wakil ketua publik dpp partai gerindra fadli zon mengatakan indonesia harus tegas bersikap menolak dibukanya kantor perwakilan organisasi papua merdeka (opm) di oxford, inggris, sebab ingin menciderai hubungan indonesia dengan inggris.
pembukaan kantor opm ini bertujuan memenuhi yang dituntut kampanye papua merdeka, ujar fadli zon di jakarta, sabtu, selama keterangan tertulisnya menanggapi dibukanya kantor perwakilan opm pada oxford.
menurut dia, sikap pemerintah oxford selama inggris ini detail mencederai hubungan inggris yang dalam ini terjalin baik melalui indonesia. separatisme merupakan soal kedaulatan negara. sikap ikut campur inggris pada keuntungan ini harus ditolak melalui tegas, ujar dia.
ia menegaskan inggris harusnya bijak. mereka dan sediakan riwayat separatisme lama melalui irlandia utara dan skotlandia. begitupun terlibat pada konflik mempertahankan malvinas dengan argentina. indonesia tidak pernah ikut campur soal inggris, ujarnya.
Informasi Lainnya:
fadli juga mengingatkan, selama waktu kemarin, inggris memiliki jejak kolonialisme yang lama. sebuah pendidikan menunjukkan 90 persen negara dalam dunia pernah dijajah inggris. itulah pula keterlibatan pada invasi irak 10 tahun kemarin. jejak berdarah ini harusnya jadi cermin mengurus diri sendiri, bukan malah intervensi urusan negara lain, kata dia.
menurut dia, sikap pemerintah indonesia mesti tegas tolak campur tangan terhadap wilayah ri. kehormatan serta kedaulatan ri harus ditegakkan.
padahal, ia mengatakan, inggris melalui british petroleum sudah mendapat konsesi ladang gas tangguh dalam papua dan sederat konsesi tambang lain.
walau presiden sby menerima gelar grand cross of bath daripada kerajaan inggris, bukan berarti mesti lembek. banyak saat dimana kita berkompromi, ada ketika mesti tegas, kata dia.
ia menungkapkan pemerintah inggris telah masih mengakui nkri atas papua. tapi pembukaan kantor opm di oxford, merupakan sikap dualisme dan harus ditentang. pemerintah tak mungkin permisif juga defensif. mesti ada diplomasi ofensif untuk kepentingan nasional dapat diamankan.