ketua dpp pks indra menyatakan politik kekerabatan di proses rekrutmen kader di partai politik merupakan masalah fundamental dalam demokrasi.
ketika tersebut (politik kekerabatan) dilakukan berarti menunjukkan proses kaderisasi partai tak jalan serta demokrasi tidak hidup secara utuh, papar indra dalam jakarta, jumat.
indra mengatakan ketika pada pemilu legislatif juga pemilu presiden 2014 praktek itu masih berjalan maka partai bukan sebagai sarana umum akan tetapi sarana kepada kelompok juga keluarga tertentu.
menurut dia, praktek politik kekerabatan seharusnya sudah disisakan sejak 1999 lalu. karena berdasarkan indra masa depan partai dipertaruhkan apakah tetap bertahan atau tidak.
Informasi Lainnya:
karena partai yang bertahan kedepannya merupakan partai yang gamblang, kaderisasinya
kuat serta ideologinya terukur serta gamblang, ujarnya.
dia mengajarkan pks telah menegaskan untuk tidak menggarap politik kekerabatan dari awal di mengembangkan sistem demokrasi. hal tersebut menurut dia dilakukan melalui tidak diperbolehkannya istri adalah caleg ketika suaminya sudah merupakan caleg.
bagi kami sudah final melalui putusan majelis syuro bahwa apabila suami adalah wali kota maka istri atau anaknya tak bisa merupakan pejabat negara, ujarnya.
indra menyampaikan partainya tidak mau memfasilitasi asli pada jabatan umum sementara akan membangun indonesia lebih baik melalui tidak membuka politik kekerabatan itu.