kepala kepolisian ri jenderal (pol) timur pradopo menyampaikan keadaan kota palopo ketika ini telah berangsur pulih.
kapolri pun membayar semua unsur warga agar memenuhi proses demokrasi dalam pemilihan wali kota palopo dengan baik serta membeli jalur hukum manakala ada ketidaksepakatan atas hasil pilkada.
kejadian selama palopo, sudah tentu dari proses demokrasi, penduduk menghargai keputusan kpu, proses berlangsung demokratis sampai tahapan kedua pilkada wali kota dimana terjadi pembakaran juga perusakan, tutur kapolri ketika memberikan keterangan dalam kantor presiden, senin.
kapolri menyatakan ketika ini bagian kepolisian baru mengerjakan penyelidikan, akan tetapi Salah satu orang baru menjalani pemeriksaan intensif.
masyarakat kami minta agar menghormati proses dan diselenggarakan kpu, bila memang dianggap ada dan melanggar bisa diproses selama mahkamah konstitusi, katanya.
Baca Juga: Pulau Tidung - Peluang usaha - Adha Cream
sementara itu menteri dalam negeri gamawan fauzi menungkapkan sudah berkomunikasi dengan gubernur sulawesi selatan syahrul yasin limpo untuk mengambil pengamanan untuk situasi kembali normal.
saya dari kemarin telah berkomunikasi dengan gubernur sulawesi selatan untuk mengambil langkah-langkah pengamanan langsung dari kerusuhan itu. hingga siang ini kita masih memonitor selalu. saya sudah kirim dirjen kesbangpol untuk membicarakan langkah lanjutan dengan pemerintah daerah, katanya sebelum mengikuti rapat terbatas dengan presiden pada kantor presiden, senin.
ia menungkapkan dibandingkan pihak pendidikan politik seharusnya ada tanggung jawab dibandingkan partai politik atas kader-kadernya, itulah juga tim suksesnya.
supaya demokrasi mekar juga tak menimbulkan masalah seperti ini. bila seluruh daerah mau terjadi konflik melalui pemilihan segera dengan demikian nanti produk kita apabila tidak dewasa-dewasa juga pada berdemokrasi dapat terserah ke perwakilan nah kebetulan undang-undangnya tengah kita bahas melalui dpr, paparnya.
ia pun menambahkan,banyak pemikiran supaya pelayanan penduduk ada pada kabupaten, perizinan banyak di provinsi, lalu pemilihan segera pada provinsi, tetapi pada perwakilan kota/kabupaten melalui perwakilan dalam dprd, ini konsep masih sedang dibahas.