wakil ketua komisi ii dpr ri abdul hakam naja menilai perlu ada filter pengeluaran dana pemilihan kepala daerah selama ajaran perundangan guna mengantisipasi ekses negatif dari penyelenggaraan pilkada.
selama ini, belum banyak pengaturan filter pegeluaran dana pilkada, semisal dana kampanye, iklan dalam media, atribut, dan sebagainya, kata abdul hakam naja pada dialog mencegah penghamburan biaya negara di gedung mpr/dpr/dpd ri, jakarta, selasa.
pembicara lainnya selama diskusi tersebut merupakan direktur fasilitas kepala daerah, dprd, juga hubungan antar-lembaga kemendagri dodi riatmadji serta pakar hukum tata negara margarito kamis.
menurut hakam naja, belum kehadiran agama pembatasan pegeluaran dana kampanye sering mencari penyelenggaraan pilkada adalah jor-joran serta munculnya praktik politik biaya.
jika calon kepala daerah dan sudah mengeluarkan banyak dana juga kemudian kalah, sementara belum siap mental supaya kalah, sering mampu memicu munculnya aksi anarkis daripada para pendukungnya, katanya.
Baca Juga: Jual Jam Tangan Murah - Jam Tangan Murah - Jual Jam Tangan Online - Jam Tangan Murah
oleh sebab itu, tutur hakam naja, dalam pembicaraan ruu pilkada, dpr ri serta pemerintah ingin merumuskan ajaran pembatasan pengeluaran dana pilkada sehingga penyelenggaraannya adalah lebih proporsional.
aturan filter itu, berdasarkan dia, mampu melalui pilihan pendekatan, semisal banyaknya angka warga pada sebuah daerah ataupun luasnya wilayah geografis suatu daerah.
persoalannya kondisi setiap daerah di indonesia berbeda-beda, baik luas serta jenis geografis, angka warga, maupun kemampuan memperolah pad (pendapatan benar daerah), sehingga diperlukan kajian, katanya.
pada kesempatan tersebut, ketua panitia kerja ruu pilkada ini menambahkan, sumber dana penyelenggaraan pilkada juga harus diatur secara jelas apakah sepenuhnya dibandingkan apbn, semuanya daripada apbd, ataupun kombinasi daripada apbn juga apbd.
di sisi lain, papar dia, sumbangan dana supaya penyelenggaraan pilkada, baik dibandingkan lembaga maupun perorangan, serta relatif lumayan besar.
namun, sumbangan dana supaya pilkada ini sudah diatur batas maksimalnya walaupun pelaporannya yang kadang-kadang belum gamblang, katanya.
hakam mengemukakan bahwa filter pengeluaran dana pilkada itu sangat berguna karena untuk menjaga keadilan kepada seluruh pasangan kepala daerah yang hendak bertarung. demikian dan, pengaturan frekuensi promosi pada televisi.
selama ini, hanya pasangan calon yang mengakibatkan banyak uang, yang mampu sering beriklan di televisi, koran, media elektronik, katanya.